INSPIRASI SULTRA.COM, RAHA-Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Raha terus menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan kualitas layanan di lingkungan KPPN Raha melalui pelibatan aktif publik dalam penyusunan maupun penyempurnaan Standar Pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Kamis (15/8) KPPN Raha menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang melibatkan pengguna layanan dan para pihak terkait yakni satker dan Perbankan mitra kerja KPPN Raha, Perwakilan Pemda Muna dan Muna Barat, perwakilan Akademisi dari Universitas Karya Persada Muna, Perwakilan Tokoh Masyarakat (Anggota DPRD Kab. Muna dan Kepala Desa Napalakura dan Raimuna), perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lembaga Komunitas Wuna Kreatif dan Ikatan Pemuda Pelajar Muna), Perwakilan dari media (Redaksi Rakyat Sultra dan Telisik Raha) serta perwakilan dari UMKM (Dapur 23 Raha dan Dapur 23 Raha).

Dalam kegiatan FKP tersebut, Kepala KPPN Raha, Agustian Hendra Andriwardhana menyampaikan beberapa hal antara lain sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi, standar layanan, inovasi layanan, kompensasi layanan serta dilanjutkan dengan kegiatan Office Tour fasilitas dan alur pelayanan di KPPN Raha dan diakhiri dengan diskusi.

Dalam sesi kegiatan office tour fasilitas, Kepala KPPN Raha menunjukkan ruang pelayanan satker dan ruang middle office pegawai internal KPP Raha yang tertata rapi dan bersih serta dilengkapi dengan AC. Di ruang pelayanan, KPPN Raha menyediakan fasilitas ruang tunggu yang nyaman dilengkapi meja dan kursi, ruang mushala, toilet, ruang laktasi dan tenaga dokter yang datang sekali seminggu, fasilitas untuk disabilitas serta ruang santai lengkap fasilitas hingga penyediaan peralatan dan bahan untuk membuat minuman teh atau kopi.

“Kami upayakan agar pelayanan dan fasilitas yang kami berikan dapat senyaman mungkin. Kami membuka ruang untuk menerima saran dan kritik untuk peningkatan pelayanan kedepannya,”kata Agustian Hendra Andriwardhana

Wakil Ketua DPRD Muna, Cahwan sangat mengapresiasi sistim pelayanan maupun dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan oleh KPPN Raha. Ia berharap, sistim digitalisasi pelayanan dan transaksi keuangan yang diterapkan oleh KPPN Raha juga ditularkan kepada instansi lain di lingkup pemerintah daerah khususnya lingkup Pemkab Muna hingga ke level pemerintah desa untuk menghindari terjadinya korupsi, kolusi serta pungutan liar.

“Kami sangat mengapresiasi sistim pelayanan keuangan yang ada di KPPN Raha yang secara full telah menerapkan sistim digitalisasi serta telah mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Insya Allah akan menuju Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM). Kami berharap hal-hal seperti ini bisa ditularkan juga kepada pemerintah daerah hingga ke level pemerintah desa,” saran Cahwan.

Kegiatan FKP tersebut menghasilkan beberapa kesepahaman langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai upaya peningkatan layanan KPPN Raha baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga diharapkan KPPN Raha dalam menjalankan peran sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di wilayah Kabupaten Muna dan Muna Barat dapat semakin baik dan transparan.

Kesepahaman dibuat dalam bentuk Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik yang ditandatangani oleh perwakilan pihak terkait baik satker, pemda, perbankan, akademisi, LSM, Tokoh masyarakat dan UMKM.

Dalam kegiatan tersebut KPPN Raha juga memberikan apresiasi kepada satuan kerja yang mendapatkan kinerja yang terbaik pada berbagai kategori penilaian yang dilakukan secara transparan oleh KPPN Raha, yakni indikator kinerja pelaksanaan anggaran terbaik, implementasi digipay, rekonsiliasi kaporan keuangan terbaik, satker teraktif dalam penggunaan cash manajemen system, satker teraktif dalam penggunaan kartu kredit pemerintah, dan satker terbaik atas penilaian seluruh kategori. (REDAKSI/ADMIN)