* Kantor Bupati, DPRD dan Rujab Terbengkalai

INSPIRASI SULTRA.COM, LAWORO-Sebelas tahun menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), Kabupaten Muna Barat belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal pembangunan prasarana perkantoran sebagai fasilitas dasar kegiatan pelayanan sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Muna Barat (Mubar).

Terbukti, Pemkab Mubar belum memiliki Kantor Bupati, DPRD serta kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibangun permanen dan siap dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan publik. Pembangunan Kantor Bupati, DPRD, dan rujab Bupati dan pimpinan DPRD Mubar di Bumi Praja Laworoku juga belum tuntas dan kini terbengkalai.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mubar, La Ode Amin mengkritik tajam kinerja Pemkab Mubar yang dinilai telah gagal fokus membangun infrastruktur perkantoran dan rumah jabatan (rujab) yang menyebabkan uang daerah puluhan miliar habis tapi bangunan tersebut belum bisa dimanfaatkan. Ia mengingatkan Pemkab Mubar agar efisien dan efektif menggunakan anggaran daerah.

“Contoh, ada pembangunan yang tidak tuntas. Kita membangun ini mengejar apa hingga tidak fokus seperti ini ?. Kalau belum tersedia uang, mari kita bangun satu-satu dulu dengan tuntas. Kita sudah sebelas tahun mekar tapi kita belum punya kantor yang permanen,”kritiknya.

Ia juga menyoroti soal rumah jabatan (rujab) pimpinan daerah yang selalu berganti-ganti lokasi, sehingga anggaran pembangunan rujab terkesan memboroskan keuangan daerah karena tidak tercatat sebagai aset daerah. “Kami DPRD mendorong pemerintah daerah agar melakukan pembangunan berkelanjutan sehingga uang daerah tidak terbuang begitu saja,”sarannya.

Menanggapi kritikan ini, Wakil Bupati Muna Barat, Ali Basa mengakui bahwa dalam kurun waktu 11 tahun Mubar mekar, pembangunan daerah belum merujuk pada skala prioritas kebutuhan masyarakat. “Contohnya, bangunan Kantor DPRD dan Kantor Bupati dalam satu tahun anggaran perencanaannya tidak tuntas. Kemudian rujan bupati dan pimpinan DPRD juga tidak tuntas juga, yang mana sebenarnya yang menjadi skala prioritas yang harus dibangun dalam satu tahun anggaran ?. Uang habis tapi bangunannya tidak bisa dimanfaatkan dan hanya menyisakan SILPA utang yang membebani keuangan daerah,”uja Ali Basa.

Semua itu kata dia terpulang kembali kepada pemerintah daerah, bagaimana melakukan perencanaan pembangunan, melaksanakan kegiatan tersebut dan melakukan evakuasi pelaksanaan pembangunan.

Olehnya itu kata mantan Plt Sekda Muna ini, kritikan dan masukan dari DPRD Mubar akan menjadi catatan penting untuk melakukan koreksi dan perbaikan kedepan, sehingga perencanaan penganggaran lebih efektif dan efisien serta tidak mubazir.

Ia meminta dukungan seluruh komponen masyarakat agar pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan yang baru lima bulan dijalankan oleh Bupati dan Wakil Bupati Mubar, La Ode Darwin-Ali Basa dapat berjalan efektif selama lima tahun kedepan, kendati diawal kepemimpinan duet pasangan sosok berlatar belakang pengusaha dan birokrat ini sudah dibebani oleh SILPA utang yang begitu besar dan belanja aparatur (gaji pegawai) yang makin besar. (REDAKSI)