INSPIRASI SULTRA.COM, LAWORO-Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat saat ini tidak sedang baik-baik saja. Hal ini mulai nampak dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.

Rancangan peraturan daerah (Raperda) pelaksanaan APBD 2024 yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mubar, dihujani kritik dari anggota DPRD Mubar. Salah satunya kritik dari Ketua Fraksi Demokrat DPRD Muna, Agung Darma. Ia menyebut, animo belanja pemerintah daerah lebih tinggi dibanding kemampuan menghasilkan pendapatan. Hal ini nampak dari target belanja tahun 2024 senilai Rp 755.2 M dan terealisasi Rp 717,9 M atau 94,97 persen.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan kemampuan daerah menghasilkan pendapatan daerah. Hal ini dapat dilihat dari target pendapatan yang direncanakan Rp 36 M dan terealisasi Rp 24 M atau tercapai hanya 37,8 persen. “Saya melihat, dari 19 lembar laporan pelaksanaan APBD tahun 2024 yang disajikan ini, saya menyimpulkan animo belanja pemerintah daerah lebih tinggi dari kemampuan menghasilkan pendapatan,”kritik Agung Darma.

Legislator dua periode ini menyorot selisih target PAD dan realisasi yang cukup jauh. “Target besar, sementara realisasi kecil. Ini menjadi catatan untuk kita semua, agar potensi-potensi PAD kita bisa maksimalkan di tahun-tahun mendatang,”sarannya.

Fraksi Demokrat secara tegas meminta agar DPRD Mubar melakukan cek lapangan pelaksanaan belanja APBD tahun 2024, termasuk mengkroscek dana darurat Rp 9 Miliar.

Menjawab hal itu Wakil Bupati Muba Barat, Ali Basa mengakui bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah belum maksimal, terutama dalam menghasilkan PAD. Menurut dia, ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya capaian PAD Kabupaten Muna Barat, antara lain, daya dukung regulasi yang masih lemah. “Memang pendapatan kita belum maksimal dan potensi PAD juga belum maksimal karena daya dukung regulasi yang belum mendukung untuk melakukan pungutan itu,”alas Ali Basa.

Selain itu kata mantan Plt Sekda Muna ini, PAD dari pajak PBB juga belum maksimal karena tarif yang terlalu tinggi sehingga memicu komplain dari masyarakat, sehingga situasi ini sangat mempengaruhi capaian target pendapatan dari sektor PBB tahun 2024. “Ini butuh rasionalisasi, sehingga pajak PBB yang diterapkan memiliki aspek keadilan untuk masyarakat, dalam artian kita harus cermat melihat, apakah masyarakat mampu membayar tarif tersebut atau tidak,”ungkap Ali Basa.

Terkait pendapatan ini, Pemkab Mubar telah melakukan rapat dengan OPD untuk mencermati lebih dalam mengenai potensi-potensi PAD yang bisa dimaksimalkan dan strategi untuk memaksimalkan pendapatan, sehingga belanja dan pendapatan daerah bisa seimbang.

Ali Basa menegaskan, pemerintahan Darwin-Ali berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan dan memaksimalkan pelayanan sosial, ekonomi kemasyarakatan yang merujuk pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. “Insya Allah akan kami lakukan upaya-upaya peningkatan PAD dan memaksimalkan pelayanan pemerintahan, sosial kemasyarakatan,”tegasnya. (REDAKSI)